September 10, 2017

Sistem Informasi Desa


Dalam tulisan kali ini, saya ingin membahas mengenai SID, yup Sistem Informasi Desa, bukan Superman Is Dead ya :-). Pada tulisan saya sebelumnya di Blog ini, saya pernah mengulas mengenai Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH). Nah, kurang lebih, SID ini mirip dengan SILH.

Oke, untuk memulai membahasnya, mari baca dulu pengaturannya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). SID diatur dalam Pasal 86, yang merupakan Bagian Ketiga dari BAB IX PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN. Judul resminya adalah: Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tetapi biar mudah diinget, dan sebenarnya sudah menjadi istilah umum, saya juga akan menyebutnya dalam tulisan ini sebagai Sistem Informasi Desa (SID).

Lebih jelas mengenai struktur pengaturannya, sebagai berikut:

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa
Paragraf 1 Perencanaan
Paragraf 2 Pelaksanaan
Paragraf 3 Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jika melihat dari struktur pengaturan di atas, terlihat bahwa SID merupakan bagian integral dalam pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Atau mungkin lebih penting lagi, SID merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam membangun desa dan kawasan perdesaan.

Oke, untuk menjawab ide bahwa SID merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam membangun desa dan kawasan perdesaan, kita coba telaah lebih jauh pengaturan SID dalam UU Desa, dan bagaimana SID seharusnya dikembangkan. Mari kita lihat Pasalnya:

Pasal 86

  1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
  3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
  4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
  5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
  6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Jika melihat keseluruhan UU Desa, pengaturan SID hanya ada di satu pasal, yaitu Pasal 86, dan bahkan di pasal-pasal lain tidak ditemukan satu pun kata maupun kalimat “sistem informasi desa”. Penjelasan Pasal 86 juga menyatakan “Cukup Jelas”.

Pengaturan SID dalam Pasal 86 di atas secara garis besar memuat kelembagaan, sistem publikasi, dan ruang lingkup atau konten informasi.

Kelembagaan
Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5).
Sistem publikasi
Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (5).
Ruang lingkup atau konten informasi
Ayat (4) dan Ayat (6).
Keterangan:
  1. Kelembagaan mencakup subyek yang mengembangkan dan mengelola SID. Pasal 86 menyebutkan bahwa yang mengembangkan SID adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah (vide Ayat (2)). Sedangkan pengelola SID adalah Pemerintah Desa (vide Ayat (5)).
  2. Sistem publikasi mencakup akses terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan desa, baik akses di antara internal Pemerintah Desa maupun akses eksternal oleh masyarakat (dan instansi pemerintahan lainnya).
  3. Ruang lingkup atau konten informasi mencakup data, informasi, atau dokumen apa saja yang akan dimasukkan dalam SID.

Ketiga hal di atas sebenarnya yang membutuhkan penjelasan atau panduan lebih jauh untuk mewujudkan SID yang dapat mendukung pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, pengaturan SID tidak ditemukan di pasal-pasal lain di UU Desa. SID hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 86 dimana penjelasannya adalah cukup jelas. Bahkan tidak ada mandat dalam peraturan turunan yang akan mengelaborasi atau mengatur lebih jauh mengenai SID ini.

Dalam konteks kekosongan pengaturan tersebut, ada empat instansi yang bisa mengisinya, yaitu:
  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes);
  2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo); dan/atau
  4. Komisi Informasi Pusat (KIP).

Kenapa empat instansi tersebut, karena Kemendes merupakan pemangku dari UU Desa, Kemendagri karena SID ini melibatkan Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), sedangkan Kominfo dan KIP karena SID ini juga terkait dengan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan konsep Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang dipangku oleh Kominfo dan KIP.

Desain SID

Dalam SID terdapat kata “sistem informasi” dan ketika kita mendengar kata “sistem informasi” seringkali yang terlintas kali pertama adalah aplikasi berbasis teknologi informasi atau sebagian orang cenderung berpikir soal website. Dan saya juga meyakini bahwa SID ini merupakan sistem informasi berbasis website.

Oke, kita elaborasi satu per satu tiga hal dalam SID yang sudah saya sampaikan di atas, yaitu: kelembagaan, sistem publikasi, dan ruang lingkup atau konten informasi. Pada aspek kelembagaan, SID dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pengelolanya adalah Pemerintah Desa. Menurut saya, ini yang cenderung kurang tepat. SID seharusnya dikelola secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Hal ini karena, informasi-informasi desa tidak hanya berasal atau bersumber dari Desa, tetapi juga bisa bersumber dari instansi pemerintahan yang lebih tinggi (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat). Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (6) yang pada intinya mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan untuk Desa dan Desa berhak informasi tersebut. Dalam rentang lebih luas, Pemerintah Kabupaten/Kota juga pasti mendapatkan informasi dari instansi pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan pusat). Oleh karena itu, jelas bahwa SID harus dikelola dan di-update konten informasinya, baik oleh Pemerintah Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, SID seharusnya merupakan sistem yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu dan terkoordinasi antara Pemeritah Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pengembangan dan pengelolaan SID yang optimal dapat mendukung pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Dengan demikian, SDM (kelembagaan) SID harus ditentukan. Misalnya, di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota siapa atau unit mana yang dimandatkan untuk mengelola SID? Dan tentunya penentuan pengelola SID ini harus memperhatikan kebijakan dan desain dari PPID.

Pada aspek sistem publikasi, SID mencakup empat aspek publikasi, yaitu: internal Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa, akses oleh instansi pemerintahan yang lebih tinggi, dan publikasi kepada masyarakat secara luas. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat memiliki akses menyeluruh terhadap informasi dalam SID, tetapi tetap dibatasi oleh kewenangan administratif kewilayahannya. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, hanya bisa mengakses secara menyeluruh informasi di desa yang berada diwilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Untuk aspek publikasi kepada masyarakat secara luas dalam SID harus dilaksanakan dengan juga memperhatikan mandat Pasal 26 ayat (4) huruf p, Pasal 68 ayat (1) huruf a, dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4).

Dalam konteks sistem publikasi ini, SID dapat melihat praktek pelaksanaan SILH yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu (sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)). Selain itu, juga dapat melihat Sinpasdok KPH+ yang dikembangkan oleh KLHK bagi seluruh Kesatuan Pengelola Hutan yang ada di Indonesia.

Pada aspek ruang lingkup atau konten informasi, Pasal 86 sudah mengelaborasi data dan informasi apa saja yang harus ada dalam SID, antara lain: data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Misalnya: kearifan lokal desa, sumber daya alam desa, rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, program sektoral yang masuk desa, RPJM Desa, dll.). Selain itu, Pemeriatah Desa juga harus mempublikasikan informasi-informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kemudian, terkait dengan desa-desa yang sudah memiliki SID sebelum lahirnya UU Desa, yang perlu dilakukan adalah melakukan revitalisasi dan mensinergikan SID tersebut dengan SID sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Atau bahkan, pengembangan SID dalam konteks UU Desa ini dapat dimulai dari SID yang sudah ada. Sehingga SID yang dikembangkan merupakan penyempurnaan SID yang sudah ada dengan mensinergikan dengan SID dalam konteks UU Desa.

May 23, 2016

Seri Panduan PPID: Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik

Pasal 11 ayat (1) huruf h dan Pasal 4 huruf j dan Pasal 36 PerKI 1/2010 memandatkan Badan Publik untuk membuat laporan tentang layanan informasi publik. Laporan ini termasuk sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat yang disusun setiap tahun, selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan disampaikan kepada Komisi Informasi.

Laporan pelayanan informasi memiliki fungsi, antara lain: 
  1. Untuk menginformasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat
  2. Wujud pertanggungjawaban Badan Publik kepada masyarakat; dan
  3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Publik, khususnya dalam keterbukaan informasi. 
Laporan pelayanan informasi tidak memiliki format khusus, namun demikian berdasarkan Pasal 36 ayat (3) PerKI 1/2010, laporan pelayanan informasi sekurang-kurangnya memuat:
  1. Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik;
  2. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
  3. Rincian pelayanan Informasi Publik;
  4. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik;
  5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
  6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik
Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Presentasi Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik disini, dan beberapa contoh laporan pelayanan informasi publik disini.

Seri Panduan PPID: Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

Pasal 1 angka 5 UU KIP menyebutkan: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Sengketa informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi publik adalah sengketa yang diakibatkan dari adanya hambatan pemohon informasi dalam memperoleh informasi publik, baik melalui permohonan informasi publik maupun tanpa permohonan informasi publik. Pasal 35 ayat (1) UU KIP mengatur mengenai hambatan-hambatan dalam memperoleh informasi publik melalui permohonan informasi publik antara lain: 
  1. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi; 
  2. Permohonan informasi tidak ditanggapi; 
  3. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
  4. Permohonan informasi tidak dipenuhi atau penghitaman informasi; 
  5. Pengenaan biaya yang tidak wajar; 
  6. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. 
Untuk lebih jelasnya, silahkan unduh Presentasi Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik disini.

Seri Panduan PPID: Melayani Permohonan Informasi Publik

Pasal 2 ayat (3) UU KIP mengatur prinsip pelayanan informasi publik, yaitu cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Prinsip cepat dan tepat waktu, berarti bahwa penyampaian informasi publik dilakukan secepat mungkin tanpa penundaan atau sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP yaitu 10 hari, dan jika dibutuhkan dapat dilakukan penambahan 7 hari. Prinsip biaya ringan, berarti biaya yang dibebankan kepada pemohon informasi hanya terbatas pada pengeluaran riil secara langsung yang dikeluarkan oleh Badan Publik dalam merespon permohonan. Komponen biaya perolehan informasi yang boleh dikenakan kepada pemohon informasi adalah: biaya fotocopy, biaya pengiriman dokumen, dan biaya pengurusan izin pemberian informasi publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga. Kemudian prinsip cara sederhana, berarti prosedur permohonan informasi harus jelas (tempat pelayanan, penanggungjawab pelayanan, proses pelayanan, jangka waktu pelayanan, dan penggunaan bahasa), sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon informasi –termasuk bagi pemohon yang memiliki kemampuan berbeda, untuk memperoleh informasi.

UU KIP dan Perki 1/2010 mengatur dua prosedur pelayanan informasi publik: 
  1. prosedur aktif, yaitu: dilakukan dengan mengumumkan informasi secara pro-aktif kepada masyarakat melalui media website, papan pengumuman, leaflet, atau media lain yang relevan; dan 
  2. prosedur pasif, yaitu: dilakukan melalui penyediaan informasi berdasarkan permohonan sebagaimana dalam Pasal 22 UU KIP jo Pasal 22 – 28 Perki 1/2010. 
Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Presentasi Melayani Permohonan Informasi Publik disini.

Seri Panduan PPID: Menyusun SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pasal 4 huruf a Perki 1/2010 mewajibkan seluruh Badan Publik untuk menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik (SOP). SOP ini merupakan bagian dari sistem informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Penyusunan SOP ini oleh Badan Publik berpedoman pada UU KIP, Perki 1/2010, dan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. SOP ini sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional (i.e. arsiparis, pranata komputer, petugas meja informasi, dll); Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, wewenang PPID –dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; Standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan di internal Badan Publik; Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan informasi publik.

SOP ini berfungsi: 
  1. Memberikan kepastian mengenai: a) Siapa orang yang bertanggungjawab atas suatu tugas dan tanggungjawab; b) Tugas yang harus dilakukan oleh setiap personel yang terlibat; c) Tata cara melaksanakan tugas dan tanggungjawab; d) Hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan sebuah tugas dan tanggungjawab; e) Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan atau menyelesaikan sebuah tugas dan tanggungjawab; 
  2. Indikator mengukur kinerja; 
  3. Pembagian tugas dan tanggungjawab antar personel yang terlibat. 
Dalam kaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi, SOP ini setidaknya mengatur tata kerja dalam: 
  1. Pengumpulan informasi (data, dokumen, dll); 
  2. Pengolahan informasi menjadi daftar informasi sesuai dengan kategori informasi yang diatur dalam UU KIP; 
  3. Pengumuman informasi secara pro-aktif (i.e. website, papan pengumuman, dll); 
  4. Pelayanan permohonan informasi; 
  5. Penyusunan laporan tentanglayanan informasi; dan
  6. Pengelolaan sengketa informasi. 
Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Presentasi Menyusun SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik disini, dan Presentasi Praktek Menyusun SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik disini. Dua Presentasi tersebut didukung oleh dokumen SK Bupati Muara Enim_Penunjukkan PPID (unduh) dan contoh SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi (unduh).

Seri Panduan PPID: Menyusun Daftar Informasi Publik

UU KIP mengelompokkan informasi publik dalam lima kategori, yaitu: 
  1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
  2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 
  3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; 
  4. Informasi publik yang dikecualikan; (lihat disini)
  5. Informasi publik yang wajib diberikan atas dasar permintaan. 
Untuk mempermudah pemilahan masing-masing kategori informasi tersebut, Pasal 11 ayat (1) huruf a secara implisit memandatkan badan publik untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Nah, DIP ini menurut Pasal 1 angka 7 PerKI 1/2010 didefinisikan sebagai: catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Penyusunan DIP ini dimaksudkan untuk: 
  1. Mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi. Hal ini karena DIP dapat berfungsi sebagai panduan mengenai informasi apa saja yang dikuasai oleh Badan Publik, dalam format apa informasi tersebut dapat disediakan, dll. 
  2. Mempermudah masyarakat dalam meminta informasi ke Badan Publik. Dengan adanya DIP, masyarakat telah memiliki informasi awal mengenai informasi apa saja yang dikuasai oleh Badan Publik beserta format informasi yang tersedia. 
Tips Menyusun DIP yang Baik dan Benar: 
  1. Memastikan dengan benar bahwa dokumen/informasi yang dimasukkan dalam DIP adalah dokumen/informasi yang benar-benar ada, dalam arti benar-benar dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima, dikuasai, dan/atau dimiliki badan publik bersangkutan. 
  2. Memastikan dengan benar bahwa dokumen/informasi yang dimasukkan dalam DIP terdokumentasi dengan baik, dalam arti apabila diminta oleh pemohon informasi, pencarian terhadap dokumen tersebut dapat dilakukan dengan cepat sehingga bisa dengan cepat pula diberikan kepada pemohon informasi. 
  3. Memilah dengan baik informasi-informasi yang secara umum dikuasai oleh setiap badan publik dan secara khusus dikuasai oleh badan publik tertentu berdasarkan tupoksinya. Misalnya: DIPA-RKA, LAKIP, Laporan Keuangan, dst. Informasi yang secara umum dikuasai oleh setiap badan publik misalnya, DIPA-RKA, LAKIP, Laporan Keuangan, dst. Sedangkan informasi yang secara khusus dikuasai oleh badan publik tertentu berdasarkan tupoksinya, misalnya, 1) Dokumen AMDAL, yang kemungkinan hanya dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, atau dinas/badan terkait dengan isu lingkungan hidup. 2) dokumen perizinan, yang kemungkinan juga dimiliki oleh instansi-instansi yang terkait dan berwenang dalam proses dan pemberian izin. 3) dst. 
  4. Memastikan bahwa badan publik mengerti dan memahami kebutuhan informasi yang sering diminta masyarakat. Dengan demikian, badan publik dapat mengoptimalkan pendokumentasian, penyediaan, dan pengumuman informasi tersebut kepada masyarakat. Misalnya: berdasarkan catatan sengketa informasi yang terjadi di seluruh Indonesia, dokumen/informasi yang paling sering diminta oleh masyarakat adalah dokumen/informasi terkait kinerja badan publik, laporan keuangan badan publik, DIPA-RKA badan publik. 
  5. Memastikan bahwa DIP selalu diperbarui  setiap bulan, sehingga dokumen/informasi yang terdapat dalam DIP adalah dokumen/informasi dengan update terbaru. Updating ini akan mudah dilakukan apabila setiap unit/satker selalu mencatat dokumen/informasi apa saja yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima, dikuasai, dan/atau dimiliki unit/satker bersangkutan, sehingga di akhir bulan, updating tersebut dapat diintegrasikan dalam DIP. 
  6. Yang tidak kalah penting dari updating dokumen/informasi adalah pendokumentasian dan penyimpanan dokumen/informasi tersebut, sehingga apabila dibutuhkan/diminta dapat dengan segera ditemukan dan diberikan kepada pemohon informasi. 
  7. Sebisa mungkin menyediakan dokumen dalam format hardcopy dan softcopy; 
Apabila langkah sebagaimana huruf a – f di atas dilakukan dengan baik oleh badan publik, dalam jangka pendek akan bermanfaat dalam menghindarkan atau setidaknya mengurangi potensi sengketa informasi publik. Sedangkan dalam jangka panjang, akan bermanfaat dalam re-strukturisasi pendokumentasian dan pengelolaan dokumen/informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, diterima, dikuasai, dan/atau dimiliki masing-masing badan publik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara menyusun DIP, silakan unduh Presentasi Menyusun Daftar Informasi Publik disini, dan Presentasi Tahapan Menyusun Daftar Informasi Publik disini.

Seri Panduan PPID: Menghitamkan atau Mengaburkan Informasi yang Dikecualikan dalam Dokumen

UU KIP mengatur secara tegas mengenai informasi mana yang terbuka dan dikecualikan. Dalam konteks informasi yang dikecualikan, UU KIP juga memandatkan tata cara pengecualian yang benar. Dan ketika pengecualian informasi telah dilakukan dengan benar, dan ternyata ditemukan suatu informasi dikecualikan dalam sebuah dokumen, maka langkah berikutnya adalah bagaimana menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan dalam suatu dokumen tersebut.


INGAT: yang dikecualikan informasinya, bukan dokumennya. Artinya, jika suatu dokumen di dalamnya hanya memuat sebagian informasi yang dikecualikan, maka yang dikecualikan bukan keseluruhan dokumennya, tetapi hanya bagian informasi yang dikecualikan saja. Namun demikian, jika seluruh informasi dalam dokumen dikecualikan, maka dokumen tersebut dapat dikecualikan.


Selain itu, perlu dicatat bahwa keputusan untuk menghitamkan/mengaburkan informasi harus diambil berdasarkan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Dengan kata lain, informasi yang dihitamkan/dikaburkan haruslah berpotensi merugikan kepentingan yang dilindungi, dan kerugian tersebut haruslah lebih besar dibandingkan kepentingan publik jika informasi tersebut dibuka.

Sebagai contoh aplikasi hal ini, bayangkanlah sebuah dokumen seperti anggaran yang memuat sejumlah informasi yang tidak merugikan dalam jumlah yang signifikan, namun juga memuat detail personal, seperti alamat, nomor registrasi pegawai atau nomor akun Bank dari petugas publik tertentu. Dokumen tersebut secara keseluruhan bersifat publik, akan tetapi aspek tertentu dari dokumen tersebut harus dikecualikan dari keterbukaan.

Tata Cara Penghitaman atau Pengaburan

Untuk melakukan penghitaman atau pengaburan informasi dikecualikan dalam sebuah dokumen, maka perlu melakukan: 
  1. Langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian spesifik (kata-kata, frasa, kalimat atau paragraf) yang mengandung informasi yang dikecualikan. Identifikasi ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip akses maksimum dengan pengecualian terbatas; 
  2. Hitamkan atau kaburkan bagian yang dikecualikan tersebut (hanya bagian yang dikecualikan saja). 
Terdapat dua cara untuk dua bentuk dokumen, yaitu: 
  1. Dokumen tertulis – dihitamkan dengan spidol
  2. Dokumen elektronik – diblok atau mengganti bagian informasi yang dikecualikan dengan frasa: dihapus. 
Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Presentasi Menghitamkan atau Mengaburkan Informasi yang Dikecualikan dalam Dokumen disini.

Seri Panduan PPID: Mengecualikan Informasi Publik

Pada prinsipnya UU KIP menjamin seluas-luasnya akses publik terhadap informasi. Namun demikian, jaminan akses ini dibatasi oleh pengecualian informasi yang pada prinsipnya bertujuan melindungi kepentingan publik. Untuk memastikan perlindungan atas kepentingan publik ini, UU KIP menganut lima prinsip pengecualian informasi, yaitu:
  1. Setiap informasi publik dipresumsikan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penggguna informasi publik (maximum access).
  2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas (limited exemption).
  3. Pengujian konsekuensi (consequential harm test), yaitu pengujian mengenai konsekuensi hukum mengenai ada tidaknya suatu undang-undang yang mengecualikan suatu informasi untuk dibuka kepada publik.
  4. Pengujian manfaat yang lebih besar (public interest test), sekalipun ketika keterbukaan akan menyebabkan kerugian terhadap kepentingan yang dilindungi, informasi tersebut tetap harus dibuka kecuali jika kerugian tersebut lebih besar daripada kepentingan publik dalam pembukaan informasi.
  5. Pengecualian dengan batas waktu atau masa retensi. Misalnya, informasi rahasia dapat dibuka kepada publik setelah 20 tahun. 
Untuk lebih memahami bagaimana mengecualikan informasi, silakan unduh Presentasi Mengecualikan Informasi Publik disini.

Seri Panduan PPID: Informasi yang Dikecualikan

Dalam rezim keterbukaan informasi publik, salah satu yang dipertegas adalah mengenai informasi yang dikecualikan. Pasal 17 UU KIP mengatur secara rinci informasi yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan, yaitu informasi yang apabila dibuka dapat: 
  1. menghambat proses penegakan hukum; 
  2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 
  3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 
  4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 
  5. merugikan ketahanan ekonomi nasional; 
  6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 
  7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 
  8. mengungkap rahasia pribadi seseorang; 
  9. menghambat atau mengganggu keberhasilan proses penyusunan kebijakan. 
Selain jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas, UU KIP juga mengakui informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang lain. Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, maka informasi yang dikecualikan menurut undang-undang lain akan tetap bermuara pada Pasal 17 UU KIP.

Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Presentasi Informasi yang Dikecualikan disini. Sedangkan tata cara mengecualikan informasi dapat melihat artikel ini, dan tata cara menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan dapat melihat artikel ini.

Seri Panduan PPID: Kategori Informasi Publik

Badan Publik menguasai begitu banyak informasi, oleh karena itu dalam pengelolaannya dibutuhkan pendokumentasian yang baik dan kejelasan mengenai informasi mana yang boleh dibuka kepada publik dan yang dikecualikan. Hal ini penting, mengingat perubahan paradigma dari “informasi tertutup” menjadi “informasi terbuka” di era keterbukaan informasi publik yang menuntut kejelasan mengenai informasi yang wajib dibuka dan dikecualikan, serta bagaimana cara penyediaan dan pengumumannya. Disinilah titik penting pengkategorian informasi publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

UU KIP mengelompokkan informasi publik dalam lima kategori, yaitu: 
  1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
  2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; 
  3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat; 
  4. Informasi publik yang dikecualikan; (lihat disini) 
  5. Informasi publik yang wajib diberikan atas dasar permintaan. 
Kategori ke-5 tidak dinyatakan secara eksplisit, akan tetapi dijelaskan di Pasal 52 UU KIP, yaitu “informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana ditentukan dalam UU KIP”

Dari kategori informasi di atas, pengkategorian informasi publik dapat dipersempit dalam 3 kategori besar, yaitu yang wajib diumumkan (secara berkala dan secara serta merta), wajib disediakan (tersedia setiap saat dan atas dasar permintaan), dan informasi yang dikecualikan.

Untuk lebih jelasnya, silakan unduh Presentasi Kategori Informasi Publik disini.

Seri Panduan PPID: Mendesain Kelembagaan PPID

Teman-teman sebagian besar sudah sangat familiar dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau lebih dikenal dengan PPID kan? Yup, itu lho, pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik –Pasal 1 angka 9 UU KIP. Nah, kalau dibaca dari seluruh pasal yang menyebut kata “PPID” dalam UU KIP, PerKI 1/2010, dan PP 61/2010, maka kita bisa simpulin PPID itu seperti ini:

Kompetensi
Struktur
Kewenangan
1.    Membidangi informasi publik;
2.    Komunikasi publik;
3.    Kehumasan;
4.    Kearsipan; dan/atau
5.    Hukum.
1.    Atasan PPID;
2.    PPID;
3.    Petugas Fungsional;
4.    Petugas Meja Informasi.
1.    Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi, termasuk penyelesaian sengketa informasi;
2.    Menetapkan informasi dikecualikan melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan umum;
3.    Menolak permohonan informasi dikecualikan;

Nah, sebagian temen-temen pasti ada yang nanya, PPID ini pejabat atau unit kerja/satker ya? Soalnya antara definisi dan prakteknya kayanya kok seperti nge-blur gitu. Jawabannya sih sederhana, bisa keduanya, pejabat atau unit kerja/satker. UU KIP sendiri ga ngatur secara spesifik soal PPID ini, apakah pejabat atau unit kerja/satker. UU KIP cenderung ngasih keleluasaan kepada badan publik buat nge-design PPID-nya sendiri-sendiri. Pun demikian, tetep aja, pilihannya ya kembali ke dua tadi: ngebentuk unit/satker baru sebagai PPID; atau melekatkan fungsi PPID ke pejabat/struktur organisasi yang udah ada.

Pun demikian, sekali lagi, keputusan tadi harus dilakukan berdasarkan: analisa tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID dan pejabat atau struktur organisasi; mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki pejabat –terutama kewenangan dalam membuat keputusan, kebijakan, maupun mengkoordinasikan antar unit/satker; dan memiliki kompetensi dalam informasi publik, komunikasi publik, kehumasan, dan hukum.

Nah, untuk lebih jelas memahami PPID, silakan unduh Presentasi Mendesain Kelembagaan PPID disini.

May 22, 2016

Seri Panduan: Menyusun Anotasi Hukum

Teman-teman pasti pernah mendengar bahkan familiar dengan eksaminasi putusan. Beberapa Penulis menggunakan istilah “anotasi” putusan. Namun demikian, baik eksaminasi putusan maupun anotasi putusan sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberi catatan kritis atau review terhadap putusan.

Oke, anotasi putusan setidaknya sudah mulai familiar. Tetapi apakah teman-teman sudah mendengar anotasi terhadap peraturan perundang-undangan? Beberapa sudah, tetapi beberapa belum. Yup, saya maklum saja, karena sejauh yang saya ketahui, anotasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang di-buku-kan baru ada tiga, yaitu: Anotasi Hukum Undang-Undang KIP, Anotasi Hukum UU PPLH, dan yang terbaru adalah Anotasi UU Desa.

Ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyusun anotasinya. Anotasi Hukum UU KIP menggunakan pendekatan pasal per pasal, Anotasi Hukum UU PPLH menggunakan pendekatan tematik. Kedua anotasi ini diterbitkan oleh ICEL. Sedangkan Anotasi UU Desa yang diterbitkan Pattiro menggunakan pendekatan “cara pembahasan RUU desa di DPR.” Namun demikian, harus diakui bahwa, Anotasi Hukum UU KIP lah yang meletakkan dasar dan desain anotasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, saya dengan sangat sadar meng-klaim bahwa pendekatan Anotasi UU PPLH adalah lahir dari modifikasi yang saya lakukan terhadap Anotasi UU KIP. Meskipun saya sama sekali tidak terlibat sebagai anotator dalam Anotasi UU PPLH. Hehe…

Oke, saat ini kita memiliki tiga anotasi peraturan perundang-undangan yang memiliki pendekatan yang berbeda, saya mengharapkan adanya pendekatan lain dalam menyusun anotasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan satu hal lagi, anotasi peraturan perundang-undangan ini sangat penting disusun untuk setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan, karena: 
  1. Sebagai pengingat bagi pemangku kebijakan mengenai semua mandat dan pemaknaan terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Hal ini karena sangat sering pemangku kebijakan lupa akan mandat peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya apa dan berapa peraturan yang seharusnya dibentuk sebagai peraturan pelaksananya. Bahkan tidak jarang lupa mengenai maksud pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan
  2. Sebagai panduan atau arahan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dilaksanakan.
Oke deh, saya tidak akan berpanjang lebar lagi, bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai bagaimana menyusun anotasi peraturan perundang-undangan –saya lebih senang menyebutnya dengan anotasi hukum, silakan unduh materi saya disini. Materi ini saya kembangkan dan presentasikan kepada Tim Anotasi UU PPLH pada November 2013.

May 17, 2016

Memahami Kerangka Hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang menjamin hak prosedural warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi publik. UU KIP ini merupakan pengejawantahan jaminan hak asasi warga Negara Indonesia atas informasi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UU KIP –dan peraturan turunannya, menjadi landasan utama implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Pasal 3 UU KIP meletakkan 7 tujuan utama diundangkannya UU KIP, yaitu: 
  1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 
  2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 
  3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 
  4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
  5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 
  6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 
  7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
UU KIP mengatur 9 hal, yaitu: 
  1. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 
  2. Hak dan Kewajiban Badan Publik; 
  3. Subjek Pelaksana UU KIP; 
  4. Kategori Informasi Publik; 
  5. Prinsip dan Tata Cara Pengecualian Informasi Publik; 
  6. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik; 
  7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 
  8. Komisi Informasi; 
  9. Sanksi.
Presentasi Memahami Kerangka Hukum UU KIP dapat diunduh disini. Selain itu, untuk memahami bagaimana mengimplementasikan UU KIP, khususnya bagi badan publik dapat melihat artikel-artikel di bawah ini:
  1. Mendesain Kelembagaan PPID; (lihat disini)
  2. Kategori Informasi Publik; (lihat disini)
  3. Informasi yang Dikecualikan; (lihat disini)
  4. Mengecualikan Informasi Publik; (lihat disini)
  5. Menghitamkan atau Mengaburkan Informasi yang Dikecualikan dalam Dokumen; (lihat disini)
  6. Menyusun Daftar Informasi Publik; (lihat disini)
  7. Menyusun SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; (lihat disini)
  8. Melayani Permohonan Informasi Publik; (lihat disini)
  9. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; (lihat disini)
  10. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik. (lihat disini)

Optimalisasi 12,7 Juta Hektar Hutan untuk Rakyat

Sejak didengungkan pada Kongres Kehutanan Dunia 1978 yang diselenggarakan di Jakarta, semangat forest for the people atau hutan untuk rakyat terus berkembang sesuai dinamika yang ada, tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah dan Perum Perhutani kemudian mengembangkan Perhutanan Sosial hingga kemudian bertransformasi menjadi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM di Indonesia dikembangkan dalam beberapa skema, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), dan khusus dalam ekosistem hutan yang berfungsi produksi, dikembangkan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Pada era Pemerintahan SBY, hutan yang dialokasikan untuk dikelola dengan skema PHBM adalah 7,9 Juta Ha. Namun demikian, hanya tercapai 1.380.763 Ha (17,5%). Hal ini disebabkan karena:
  1. Rumit dan berbelitnya skema perolehan hak atau izin;
  2. PHBM belum menjadi prioritas daerah;
  3. Rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan PHBM;
  4. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan skema-skema PHBM;
  5. Kurangnya pendampingan masyarakat untuk memperoleh hak atau izin PHBM.
Kemudian, Pemerintahan Jokowi–JK menargetkan 12,7 Juta Ha kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat melalui skema HKm, HD, Hutan Adat, Hutan Rakyat, dan Kemitraan. Upaya tersebut diharapkan menjadi pilihan jalan keluar konflik tenurial, menekan laju deforestasi, dan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan.

Berkaca pada permasalahan implementasi PHBM pada era Pemerintahan SBY, sekaligus untuk mempercepat target pengukuhan 12,7 Juta Ha hutan untuk dikelola oleh rakyat, Pemerintahan Jokowi-JK harus mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:
  1. Mempercepat penetapan target 12,7 Juta Ha untuk dikelola rakyat. Penetapan target 12,7 Juta Ha dapat dilakukan melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden;
  2. Melakukan revisi terhadap PP 6 Tahun 2007;
  3. Mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan program PHBM dalam RPJMD;
  4. Bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan program PHBM sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah;
  5. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh dan mengelola hutan melalui skema PHBM;
  6. Mengembangkan sistem perizinan terpadu yang berbasis teknologi informasi untuk PHBM.
Presentasi Optimalisasi 12,7 Juta Hektar Hutan untuk Rakyat dapat diunduh disini.